Banyuwangi– Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Banyuwangi melaksanakan Musyawarah Koordinator Daerah (Muskorda) yang Ke-II. Kegiatan dilangsungkan di salah satu hotel di Kabupaten Banyuwangi, Sabtu (6/12/2025).
Diawali dengan Focus Group Discussion (FGD) bersama beberapa pemangku kepentingan seperti Kapolresta, Pemerintah Kabupaten dan DPRD Banyuwangi. Kegiatan juga sedianya memiliki agenda utama memilih ketua baru untuk periode 2025-2028.
Dalam proses pemilihan ketua baru tersebut diwarnai aksi abstain oleh sejumlah anggota yang mayoritas didominasi oleh media televisi mainstream diantaranya TV One, CNN Indonesia TV, SCTV, detikcom, Nusantara TV, NTV dan Banyuwangi 1 TV.
Sikap abstain tersebut sudah terasa sejak dimulai dengan proses pendaftaran keanggotaan yang dipaksakan, serta upaya-upaya menggunakan kekuasaan untuk menjegal lawan yang kuat.
Wakil ketua IJTI Korda Banyuwangi periode 2023-2025, Happy Oktavia menyebutkan, langkah abstain tersebut yang diawali dengan ketidakhadiran beberapa peserta dan anggota pada FGD.
“Abstain ini merupakan bagian dari ungkapan rasa kecewa dan aksi protes atas ketidakadilan pada mekanisme penerimaan anggota. Proses penerimaan anggota itu ada yang sangat mudah hanya dalam hitungan 24 jam bisa lolos tanpa verifikasi dan rapat pengurus,” jelas Happy.
Dan itu disinyalir hanya untuk kepentingan mendulang suara, sebab disisi lain ada salah satu anggota yang prosesnya sangat dipersulit bahkan sampai rapat pleno dengan pusat. Ternyata, belakangan diketahui anggota ini merupakan calon potensial ketua, dan sampai saat ini tidak ada kejelasan terkait keanggotaannya.
“Padahal sudah 2 tahun lebih bertugas di Banyuwangi dan mengikuti beberapa kegiatan di IJTI Korda Banyuwangi, ini kan jelas tidak fair. Organisasi profesi jurnalis semestinya terbebas dari intrik politik dan kepentingan pragmatis,” tegas Happy kembali.
Hal yang sama juga disampaikan Eka Rima yang menjabat sebagai Hubungan Masyarakat (Humas) IJTI Koordinator Korda Banyuwangi. Jurnalis detik.com ini menyebut jika organisasi ini seharusnya mengayomi kepentingan jurnalis.
“Organisasi pers yang profesional dan berintegritas dalam hal peningkatan kapasitas harusnya mengedepankan semangat kebebasan berekspresi, tidak seharusnya berperilaku tidak profesional seperti ini. Jurnalis ini seharusnya mengedepankan integritas,” ungkapnya.
Jadi tidak perlu harus ada kepentingan lain dengan cara menghalalkan segala kepentingan rekrutmen anggota hanya untuk mendulang suara.
Sementara itu Kepala Bidang Organisasi IJTI Korda Banyuwangi periode 2023-2025, Chofi Zamani menilai kegiatan Muskorda IJTI Banyuwangi diduga sudah sejak awal dikondisikan untuk mencapai tujuan tertentu demi memenuhi hasrat kepentingan segelintir orang.
“Ini tidak benar, banyak proses perekrutan anggota baru tanpa prosedur yang tepat. Tidak melewati saya sebagai kabid organisasi. Langkah abstain kita lakukan merupakan upaya terakhir yang bisa ditempuh untuk pembelajaran bersama,” ujarnya.
Eris Utomo Selaku Ketua Panitia Muskorda II IJTI Banyuwangi mengatakan Syamsul Arifin atau Mas Bono kembali terpilih menjadi Ketua IJTI Banyuwangi periode 2025-2028 secara aklamasi.
“Ada 18 peserta yang hadir dan terdaftar dalam Muskorda II IJTI Banyuwangi dan enam peserta yang lainnya menyatakan abstain. Mas Bono mendapatkan dukungan penuh dari para anggota yang hadir,” ucapnya.
Seluruh peserta yang hadir itu merupakan anggota IJTI dan memiliki kartu anggota. Peserta dan anggota yang hadir sepakat jika Mas Bono terpilih lagi menjadi Keta IJTI Banyuwangi kali kedua.
Terkait enam anggota yang tidak hadir tersebut, Eris mengatakan jika kemungkinan rekan-rekan memiliki agenda lain sehingga tidak dapat datang ke acara.
“Mungkin ada hal lian yang lebih penting sehingga tidak datang,” ungkapnya.
Eris mengatakan jika kegiatan tersebut sudah sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta tata tertib Muskorda II IJTI Banyuwangi. Dalam kesempatan itu Mas Bono juga mendapatkan SK secara langsung dari IJTI Pusat. (and)
