BANYUWANGI — Puluhan titik proyek pembangunan sumur bor pertanian di Kabupaten Banyuwangi disinyalir tidak berfungsi lantaran tidak keluar air. Kurangnya pengawasan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi diduga menjadi penyebab utama banyak proyek yang dikerjakan asal-asalan, hingga air tidak dapat keluar dan sama sekali tidak bisa dimanfaatkan oleh para petani.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, proyek sumur bor yang sejatinya ditujukan untuk mengatasi krisis air irigasi saat musim kemarau tersebut tersebar di sejumlah kecamatan. Namun, alih-alih menjadi solusi, bangunan sumur bor tersebut kini hanya menjadi barang peninggalan tak berguna di tengah areal persawahan.
Keluhan Petani
Salah seorang perwakilan kelompok tani setempat mengungkapkan kekecewaannya atas pengerjaan proyek tersebut. Menurutnya, sejak pengerjaan fisik dinyatakan selesai, air tidak pernah mengalir dari sumur bor tersebut. Ia menambahkan, selama proses penggalian hingga pemasangan mesin, hampir tidak pernah terlihat petugas atau pengawas lapangan dari Dinas Pertanian yang turun untuk mengecek kualitas pengerjaan maupun kelayakan debit air.
“Dari awal pengetesan memang airnya tidak keluar, tapi proyek tetap dianggap selesai. Kami sangat membutuhkan air untuk mengairi sawah, apalagi kalau masuk musim kemarau. Sangat disayangkan anggaran negara terbuang sia-sia hanya untuk bangunan yang tidak bisa dipakai,” ujar salah satu petani yang enggan disebutkan namanya.
Diduga Lemah Pengawasan dan Serapan Anggaran Asal-asalan
Mangkraknya puluhan sumur bor ini memicu sorotan dari kalangan aktivis dan pengamat kebijakan publik lokal. Lemahnya sistem pengawasan (monitoring dan evaluasi) dari pihak dinas terkait dinilai memberikan ruang bagi pihak penyedia jasa pengeboran untuk bekerja tanpa memenuhi standar teknis penggalian kedalaman tanah yang memadai.
“Dinas Pertanian seharusnya tidak langsung melakukan serah terima pekerjaan (PHT/FHT) sebelum memastikan air benar-benar keluar dengan debit yang cukup bagi kebutuhan petani. Jika puluhan titik tidak keluar air, ini jelas ada pembiaran dan kelalaian pengawasan yang serius,” tegas Abi Arbain Ketua IWB, salah satu pengamat kebijakan publik di Banyuwangi.
Desakan Evaluasi dan Audit Kinerja
Masyarakat dan kelompok tani mendesak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi serta pihak inspektorat untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total dan audit terhadap seluruh proyek sumur bor di wilayah Banyuwangi. Petani berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran pembangunan fisik semata, melainkan memastikan asas manfaat dari setiap program pembangunan yang menggunakan uang rakyat. Sebab hingga berita ini diturunkan, puluhan titik sumur bor tersebut masih dibiarkan terbengkalai tanpa ada upaya perbaikan maupun kejelasan tindak lanjut dari pihak dinas terkait.
