BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi telah menggelar musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2027 di Aula Rempeg Jogopati, Rabu (28/1/2026).
Musrenbangcam adalah forum usulan program pembangunan dari desa/kelurahan ke kecamatan. Musrenbangcam diikuti oleh seluruh camat dan forpimka se- Banyuwangi, tokoh agama, masyarakat serta perangkat desa. Sejumlah sektor menjadi perhatian untuk perbaikan tahun ke depan.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa arah pembangunan Banyuwangi di tahun 2027 akan berfokus pada tiga hal. Penguatan daya saing SDM melalui pendidikan dan kesehatan serta pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.
“Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi urusan wajib daerah. Pariwisata sebagai umbrella pembangunan Banyuwangi juga akan terus didorong untuk mengungkit perekonomian daerah,” kata Bupati Ipuk.
Secara terinci Ipuk membeber 8 prioritas program yang akan dijalankan di 2027. Pertama peningkatan kualitas SDM dan daya saing tenaga kerja lewat pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan hingga memastikan pendidikan selaras dengan kebutuhan masa depan.
“Salah satunya dengan mendorong penguatan pendidikan vokasi, keterampilan dan literasi digital. Peran Camat memastikan agar perencanaan pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing,” papar Ipuk.
Untuk kesehatan di antaranya penguatan layanan kesehatan dasar, penurunan stunting dan peningkatan kesehatan ibu dan anak serta mendorong gaya hidup sehat.
“Ada peningkatan sejumlah penyakit degeneratif, seperti diabetes melitus, TBC, yang harus kita selesaikan di tahun depan. Ini harus jadi perhatian kuta semua,” kata Ipuk.
Prioritas berikutnya adalah mendorong pariwisata berkelanjutan dan UMKM naik kelas. Ipuk meminta kepada seluruh camat, kepala desa dan lurah bersama-sama menjaga citra pariwisata daerah dengan menjaga lingkungan tetap bersih, ramah dan tertib.
Selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan inklusif. Jalan akses menuju pusat-pusat ekonomi dan pelayanan publik akan menjadi salah satu fokus pembangunan, dengan menyesuaikan skala prioritas. “Ditengah kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat pembangunan jalan akan tetap kita validasi melalui mekanisme Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) seperti biasa,” tegasnya.
“Sedangkan untuk usulan di lingkup Non Infrastruktur (Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi) akan diusulkan melalui RKPD agar mendapat dukungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Strategi ini kita ambil agar peluang pendanaan lebih besar,” terang Ipuk.
Kemudian untuk lima prioritas program lainnya yakni reformasi perlindungan sosial, meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan, mendorong digitalisasi layanan publik pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta menjaga harmonisasi masyarakat dan kondusifitas wilayah.
Secara khusus Ipuk juga menekankan perhatian khusus pada upaya penanganan kemiskinan daerah. “Kami berharap angka ini akan terus berkurang dengan memperkuat intervensi yang lebih terarah dan berbasis data. Perlu sinergi banyak pihak,” pungkasnya. (***)
