BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengajukan bantuan penambahan armada kapal pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), untuk beroperasi di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Permintaan ini merespon kemacetan parah di jalur Situbondo-Banyuwangi, akibat pembatasan operasional kapal oleh otoritas pelabuhan di bawah Kemenhub di Pelabuhan Ketapang.
“Kami sudah meminta kepada Kemenhub penambahan armada kapal yang dioperasikan di Pelabuhan Ketapang. Atau ada perbantuan kapal yang bisa dikirim ke Banyuwangi dari pelabuhan lain untuk bisa mengangkut kendaraan tonase besar,” kata Ipuk usai Rapat Koordinasi bersama jajaran Forkopimda, Kamis (24/7/2025).
Keputusan ini merupakan hasil Rapat Koordinasi bersama jajaran Forkopimda, mulai Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Dandim 0825/Banyuwangi Letkol Arh Joko Sukoyo, Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Muhamad Puji Santoso, perwakilan Kejaksaan Negeri, KSOP, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya.
Rakor tersebut membahas upaya penguraian kemacetan di Jalur Situbondo-Banyuwangi, akibat penumpukan truk yang hendak menyeberang ke Gilimanuk Bali. Dalam rapat dipaparkan, data yang diterima dari otoritas pelabuhan, kapal yang dioperasikan khusus untuk mengangkut truk sumbu tiga dengan tonase di atas 35 ton hanya 11 kapal dari 17 kapal yang ada.
Kapal yang tidak beroperasi dikarenakan masih dalam perbaikan untuk kelaikan jalan. Kapal tersebut masih dilakukan proses docking untuk perawatan dan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi dampak dari tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Namun kapal yang dioperasikan saat ini tidak cukup untuk mengurai antrean panjang di jalur arteri.
Forkopimda sepakat meminta penambahan armada kapal yang dioperasikan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk. Utamanya di dermaga LCM yang diperuntukkan khusus truk pengangkut tonase di atas 35 ton yang biasanya memuat logistik dari Jawa ke Bali.
Kapolresta Banyuwangi menjelaskan update kemacetan hari ini terjadi mulai sekitar Pelabuhan Ketapang, dan ekor kemacetan berada di Hutan Baluran, perbatasan Situbondo-Banyuwangi, meski titik kemacetan terputus-putus. Kemacetan didominasi oleh kendaraan truk-truk besar. Untuk mengurai kemacetan tersebut, Polresta mengerahkan sekitar 300 personel. Penempatan pasukan difokuskan di sepanjang jalur arteri untuk mencegah praktik sopir truk yang “ngeblong” atau nekat melawan arus.
“Arah utara ke selatan (Situbondo-Banyuwangi) memang padat. Tapi arah sebaliknya (Banyuwangi-Situbondo) jangan sampai ikut macet. Karena itu kami kerahkan lebih banyak personel,” kata Kombes Pol Rama.
Untuk memperkuat pengamanan dan pengaturan lalu lintas, Pemkab Banyuwangi juga akan menambah personel Dishub dan Satpol PP guna mendukung TNI-Polri di lapangan. “Bila memungkinkan nanti akan dibuka posko gabungan, dari Polri, TNI, dan Pemkab untuk mengatasi kemacetan ini,” tambah Dandim.
Selain itu, dalam Rakor tersebut Forkopimda juga mengusulkan opsi perbantuan kapal Landing Ship Tank (LST) milik TNI AL jika memungkinkan. Menanggapi ini, Danlanal Banyuwangi menyebut usulan tersebut akan dikoordinasikan. “Masih akan kami koordinasikan, apakah memungkinkan untuk menghadirkan kapal LST untuk diperbantukan di Pelabuhan Ketapang,” ujarnya.(***)
