JAKARTA – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025). Rakornas digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dihadiri Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan sejumlah pejabat lintas kementerian/lembaga.
Dalam arahannya, Menko Airlangga mengatakan TPAKD berperan penting dalam membuka akses pembiayaan bagi UMKM, memperluas literasi keuangan, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Dengan begitu, TPAKD bisa mendorong pengentasan kemiskinan ekstrim di daerah. Selain itu, TPAKD juga diharapkan bisa membuka akses untuk agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), dan penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“TPAKD harus hadir untuk mendorong pemerataan ekonomi,” ujar Airlangga.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menambahkan, sinergi pusat dan daerah serta lembaga keuangan dibutuhkan agar pelayanan publik semakin efektif dan pemerataan ekonomi dapat tercapai. Menurutnya, inklusi keuangan merupakan upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, sementara literasi keuangan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan secara bijak.
“Dengan kolaborasi nyata, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat merata. Pemerataan akses keuangan menjadi langkah penting menuju kemandirian ekonomi nasional,” ujar Akhmad Wiyagus.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan perlunya memperkuat sektor keuangan daerah agar mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan UMKM dan memperluas akses keuangan melalui peran strategis TPAKD. “Kami merasa perlu langkah transformatif dalam meningkatkan peran TPAKD sebagai katalis pemerataan nasional. Makanya kami luncurkan road map TPAKD 2026-2030 sebagai acuan arah kebijakan TPAKD kedepan,” ujarnya.
Sementara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berkomitmen memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui penguatan TPAKD yang telah terbentuk sejak 2016. “TPAKD Banyuwangi terus berinovasi memperluas akses keuangan, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat desa agar lebih mandiri secara finansial,” kata Ipuk.
Pemkab Banyuwangi bersama OJK Jember telah meluncurkan berbagai program literasi, pelatihan usaha, dan pendampingan pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi warga. Menurut Ipuk, peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi fondasi strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di Banyuwangi.
“Kami ingin masyarakat semakin paham mengelola keuangan dan berani mengembangkan usaha produktif,” pungkas Ipuk. (***)
