BANYUWANGI — Tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Mabes Polri menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di wilayah Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Kamis 16 Oktober 2025 siang. Penggerebekan yang berlangsung di Jalan Duyut Dasri, Desa Wonosobo, Kecamatan Srono itu menarik perhatian warga sekitar.
Saat tiba di lokasi, Tim Tipidter Bareskrim Polri menemukan dua kendaraan yang dipakai untuk menampung serta menyalurkan solar subsidi secara ilegal, yakni sebuah mobil boks dan satu unit Kia Pregio yang telah dimodifikasi dengan tambahan tangki di bagian belakang. Di dalam mobil boks tersebut, polisi mendapati dua tandon besar berisi solar, masing-masing berkapasitas sekitar satu ton. Selain itu, ditemukan pula tiga tandon lain di sekitar lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan cadangan. Salah satu tandon bahkan terlihat hampir penuh karena proses pemindahan BBM masih berlangsung ketika polisi datang.
Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan seorang terduga pelaku berinisial P serta dua orang lain yang disebut sebagai sopir pengangkut. Ketiganya kemudian dibawa ke Mapolsek Srono untuk diperiksa sebelum diserahkan ke Polresta Banyuwangi guna penyelidikan lanjutan.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., membenarkan adanya operasi tersebut. Ia menambahkan, Polresta Banyuwangi akan mendukung penuh langkah Mabes Polri dalam mengusut tuntas praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi yang merugikan masyarakat.
“Penanganan kasus ini sepenuhnya ditangani oleh Mabes Polri. Kami hanya menerima titipan terduga pelaku dan barang bukti untuk proses penyidikan lebih lanjut,” ujar Kombes Rama.
Kapolri Tegaskan Komitmen Berantas Mafia Migas.
Sementara itu di tingkat nasional, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan bertindak tegas terhadap setiap bentuk penyelewengan energi, termasuk praktik penimbunan solar bersubsidi. Pernyataan itu memperkuat komitmen Polri untuk menindak tegas para pelaku yang merugikan masyarakat kecil, khususnya nelayan dan petani yang sangat bergantung pada pasokan solar bersubsidi.
“Polri akan bertindak berdasarkan bukti di lapangan. Kita akan tarik dari fakta yang ada, menelusuri siapa pelaku, aktor di baliknya, maupun pihak yang membiayai. Semuanya akan kita ungkap,” tegas Kapolri saat mendampingi Presiden RI di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan menimbun atau memperjualbelikan BBM bersubsidi tanpa izin merupakan pelanggaran hukum berat.
Beberapa pasal yang dapat dikenakan antara lain:
Pasal 53 UU Migas: larangan menimbun dan memperjualbelikan BBM bersubsidi tanpa izin.
Pasal 55 UU Migas: sanksi atas penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.
Pasal 480 KUHP: penadahan atau penyimpanan barang hasil tindak pidana.
Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda sesuai tingkat pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan.
Hingga kini, Tim Tipidter Mabes Polri bersama Polresta Banyuwangi masih menelusuri jalur distribusi dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan penimbunan BBM bersubsidi di kawasan Srono. Kasus ini menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat kecil yang kerap terdampak kelangkaan solar bersubsidi di lapangan. (***)
